KERESAHAN KAUM MISKIN TERHADAP GLOBALISASI EKONOMI & POLITIK INTERNASIONAL DALAM BADAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)

Nama   :Yulita Atik Marchita

Nim     : 2012210086

Prodi   : Ilmu Administrasi Negara

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan  ekonomi dan  perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu-kekuatan  pasar  yang semakin  terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial  negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat.

Globalisasi perekonomian di satu sisi akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya disisi lainjuga akan membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.Sehingga muncul berbagai masalah atau keluhan masyarakat kaum miskin pada perekonomian dunia,terutama pada badan WTO.

WTO saat ini merupakan organisasi yang paling berkuasa di tingkat internasional. WTO sejak kemunculannya tahun 1990-an menjadi pesaing utama badan dunia PBB. WTO mengemban tugas utama semua kebijakan neoliberal di tingkat global. Kekuasaan WTO untuk mendesakkan agenda kebijakan neoliberal kepada anggota-anggotanya, membuat kaum miskin sedunia merasa resah dengan WTO,dan ingin menghentikan WTO. WTO juga merupakan kekuatan yang merendahkan aturan lain yang diinspirasi oleh gagasan solidaritas dan nonkomersial, kaum buruh, kaum miskin, perlindungan lingkungan dan keamanan, HAM, solidaritas manusia dan multikultural, perlindungan manusia maupun binatang. WTO hanya peduli pada kepentingan investasi modal dan perlindungan atas modal korporasi global.

Ada banyak alasan yang membuat kaum miskin harus menghentikan WTO, salah satu alasan mengapa kaum miskin harus menghentikan  WTO, karena WTO lebih mempriortaskan nilai perdagangan dan komersialisasi sebagai nilai dasar global dan mengabaikan nilai-nilai lain, seperti nilai keadilan sosial, kemanusiaan, maupun solidaritas umat manusia. WTO  juga menindas bangsa Negara miskin. Kebijakan WTO memaksa Bangsa dan Negara Miskin, untuk membuka paksa pasar mereka pada korporasi multinasional yang berasal dari negara-negara kaya serta menyingkirkan usaha untuk melindungi bayi industri Bangsa dan Negara miskin & Negara berkembang yang baru bangkit akibat sejarah panjang kolonialisme.

Munculnya Badan WTO,membuat keresahan bagi negara terbelakang atau negara miskin,karena WTO tidak akan pernah memberi manfaat apa-apa bagi kaum miskin terutama di Indonesia. Sejak Indonesia menjadi anggota WTO pada Januari 1995, Indonesia telah berusaha untuk menjalankan “reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan” seperti yang digariskan oleh WTO yakni menuju liberalisasi perdagangan dan pertanian. Sejak negara-negara yang menjadi anggota WTO menerapkan kebijakan neoliberalisme sebagai prinsip yang disyaratkan, jumlah kaum miskin di negara-negara tersebut semakin bertambah. Di awal penerapan sistem ekonomi neoliberal secara global jumlah kaum miskin meningkat secara drastis dan tingkat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sudah melampau batas kewajaran.