Nama :Yulita Atik Marchita
Nim : 2012210086
Prodi
: Ilmu Administrasi Negara
Globalisasi perekonomian merupakan
suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh
dunia menjadi satu-kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi
perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap
arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas
suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan
perekonomian internasional akan semakin erat.
Globalisasi perekonomian di satu
sisi akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional
secara kompetitif, sebaliknya disisi lainjuga akan membuka peluang masuknya
produk-produk global ke dalam pasar domestik.Sehingga muncul berbagai masalah atau keluhan masyarakat kaum
miskin pada perekonomian dunia,terutama pada badan WTO.
WTO saat ini merupakan organisasi yang paling berkuasa di
tingkat internasional. WTO sejak kemunculannya tahun 1990-an menjadi pesaing
utama badan dunia PBB. WTO mengemban tugas utama semua kebijakan neoliberal di
tingkat global. Kekuasaan WTO untuk mendesakkan agenda kebijakan neoliberal
kepada anggota-anggotanya, membuat kaum miskin sedunia merasa resah dengan
WTO,dan ingin menghentikan WTO. WTO juga merupakan kekuatan yang merendahkan
aturan lain yang diinspirasi oleh gagasan solidaritas dan nonkomersial, kaum
buruh, kaum miskin, perlindungan lingkungan dan keamanan, HAM, solidaritas
manusia dan multikultural, perlindungan manusia maupun binatang. WTO hanya
peduli pada kepentingan investasi modal dan perlindungan atas modal korporasi
global.
Ada banyak alasan yang membuat kaum miskin harus
menghentikan WTO, salah satu alasan mengapa kaum miskin harus menghentikan WTO, karena WTO lebih mempriortaskan nilai
perdagangan dan komersialisasi sebagai nilai dasar global dan mengabaikan
nilai-nilai lain, seperti nilai keadilan sosial, kemanusiaan, maupun
solidaritas umat manusia. WTO juga menindas
bangsa Negara miskin. Kebijakan WTO memaksa Bangsa dan Negara Miskin, untuk
membuka paksa pasar mereka pada korporasi multinasional yang berasal dari
negara-negara kaya serta menyingkirkan usaha untuk melindungi bayi industri
Bangsa dan Negara miskin & Negara berkembang yang baru bangkit akibat
sejarah panjang kolonialisme.
Munculnya Badan WTO,membuat keresahan
bagi negara terbelakang atau negara miskin,karena WTO
tidak akan pernah memberi manfaat apa-apa bagi kaum miskin terutama di
Indonesia. Sejak Indonesia menjadi anggota WTO pada Januari 1995, Indonesia
telah berusaha untuk menjalankan “reformasi kebijakan pertanian dan
perdagangan” seperti yang digariskan oleh WTO yakni menuju liberalisasi
perdagangan dan pertanian. Sejak negara-negara yang menjadi anggota WTO
menerapkan kebijakan neoliberalisme sebagai prinsip yang disyaratkan, jumlah
kaum miskin di negara-negara tersebut semakin bertambah. Di awal penerapan
sistem ekonomi neoliberal secara global jumlah kaum miskin meningkat secara drastis
dan tingkat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin sudah melampau batas
kewajaran.
